Lisensi

Daftar Periksa untuk Memperoleh Lisensi Bank di Indonesia

Fase 1: Tahap Persiapan

Sebelum mengajukan permohonan resmi, diperlukan persiapan yang matang agar proses berjalan lancar.

1. Menentukan Jenis Bank dan Model Bisnis

• Pilih jenis lisensi:
  • Bank Umum: menyediakan layanan perbankan lengkap.
  • Bank Digital: fokus pada layanan online, tanpa kantor fisik atau hanya dengan jumlah minimal. Persyaratannya berbeda.
  • Bank Perkreditan Rakyat (BPR): layanan terbatas, terutama untuk usaha mikro dan kecil.
• Menyusun model bisnis dan strategi selama 5 tahun.
• Menentukan target pasar, produk, dan keunggulan kompetitif.

2. Tim dan Struktur Kepemilikan

• Membentuk tim pendiri (Pihak Pendiri).
• Menetapkan struktur kepemilikan saham (Struktur Kepemilikan Saham). Kepemilikan asing di bank umum dapat mencapai 99%.
• Menunjuk calon Direksi dan Dewan Komisaris dengan reputasi baik dan pengalaman relevan.

3. Modal

• Memastikan ketersediaan modal disetor minimum:
  • Bank Umum: 10 triliun rupiah (sekitar 625 juta USD).
  • Bank Digital: dapat memulai dengan 3 triliun rupiah, tetapi wajib mencapai 10 triliun dalam jangka waktu yang ditetapkan.
• Menyediakan dokumen yang membuktikan legalitas asal-usul dana.

4. Rencana Bisnis Komprehensif

• Tata kelola perusahaan dan struktur organisasi.
• Sistem manajemen risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas).
• Proyeksi keuangan 5–10 tahun.
• Strategi pemasaran dan akuisisi nasabah.
• Deskripsi infrastruktur IT dan langkah keamanan siber.
• Kebijakan AML/KYC (anti pencucian uang dan identifikasi nasabah).
• Rencana pengembangan SDM.

Fase 2: Proses Perizinan di OJK

Proses meliputi dua tahap utama: persetujuan prinsip dan izin usaha.

Tahap 2.1: Persetujuan Prinsip

• Mengajukan permohonan ke OJK dengan dokumen lengkap:
  • Draf anggaran dasar perusahaan.
  • Data pendiri dan pemegang saham.
  • Bukti modal.
  • Rencana bisnis.
  • CV dan dokumen calon Direksi serta Dewan Komisaris.
• Menjalani Fit and Proper Test untuk semua calon pengurus.
• Mempresentasikan rencana dan menjawab pertanyaan OJK.
• Menerima surat persetujuan prinsip. Masa berlaku biasanya 1 tahun.

Tahap 2.2: Izin Usaha

• Mendaftarkan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
• Menyetor modal penuh ke rekening escrow.
• Mempersiapkan infrastruktur operasional:
  • Menyewa atau membeli kantor pusat.
  • Mengimplementasikan dan menguji Core Banking System serta sistem IT.
  • Mengesahkan kebijakan internal dan SOP.
• Mengajukan permohonan pemeriksaan kesiapan operasional.
• Menjalani audit OJK: evaluasi sistem IT, keamanan, SDM, dan kantor.
• Menerima keputusan resmi pemberian izin usaha.

Fase 3: Tahap Pasca-Izin

1. Integrasi dengan Sistem Keuangan

• Registrasi ke Bank Indonesia untuk terhubung dengan sistem pembayaran nasional.
• Bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – wajib bagi semua bank.

2. Peluncuran Operasional

• Memulai layanan kepada nasabah.
• Menyampaikan laporan pertama ke OJK sesuai tenggat waktu.
• Mematuhi ketentuan OJK dan BI secara berkelanjutan.

Otoritas Pengatur Utama

• OJK (Otoritas Jasa Keuangan) – perizinan dan pengawasan.
• BI (Bank Indonesia) – kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
• LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) – penjaminan simpanan nasabah.

Estimasi waktu keseluruhan: rata-rata 12–24 bulan dengan persiapan optimal.